PPK 3 Pengadaan Lahan Tol Trans Sumatera Bakauheni Terbanggi Besar, Bapak Taufiqullah mengatakan bahwa uang ganti rugi Kompleks Lapangan Jatisari yang diatasnamakan tim desa (Djumino, Sugiyanto, Jumadi, Sumarjo, Sarjiyo) sebesar sekitar 15,5M sejak 13 Oktober 2017 sudah dititipkan di Pengadilan.
Uang ini bisa dicairkan ke Desa Jatimulyo jika di Pengadilan Tim Desa memenangkan perkara sengketa kepemilikan hak tanah dengan para penggarap yang ada di sekitar Lapangan.
Berdasarkan informasi dari tim Desa, Kompleks Tanah Lapangan seluas 8,5 Hektar memiliki Surat Keterangan Tanah berupa Surat Pelepasan Tanah Cadangan PemProv Lampung yang ditandatangani Gubernur Lampung Bapak Oemarsono pada tahun 1999.
Luasan tanah tersebut diberikan kepada pemerintahan desa Jatimulyo untuk mensukseskan Gerakan Kembali ke Desa, Desaku Maju Sakai Sambaian. Sementara itu Lapangan Jatisari seluas 1,1 Hektar memiliki surat keterangan tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jatimulyo pada tahun 2005.
Tanah Lapangan Jatisari tersebut berada dalam kompleks tanah desa 8,5 Hektar. Menurut ketua PPK, Tanah Lapangan 1,1 Hektar pencairan dana ganti ruginya tidak bisa didahulukan karena terdaftar atasnama tim Desa dan saat ini tim Desa sedang melalui proses pengadilan, jadi harus menunggu pengadilan selesai.
Sebenarnya Lapangan pengganti sudah disiapkan pamong Jatisari dengan luasan hampir 1,3 hektar, tepatnya sekitar 12.750 meter persegi dengan harga Rp250.000/meter jadi total dana yang harus disiapkan untuk melunasi Lapangan Jatisari yang baru adalah Rp3.187.500.000 atau singkatnya 3,2M dan ini belum termasuk biaya penggusuran, surat menyurat, penanaman rumput dan perapihan, dan biaya lain-lainnya.
Sayangnya pihak Tol tidak bisa "mencomotkan" Dana tersebut dari yang 15,5M, jadi masyarakat Jatisari harus rela Lapangannya digusur dan penggantiannya menunggu selesainya pengadilan serta jika Tim Desa memenangkan perkara.
Alternatif Pengadaan Dana 3,2M ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi pamong dan masyarakat Jatisari. Inilah salah satu Celah yang sebenarnya bisa diusahakan oleh semua orang sambil menunggu proses pengadilan. Untuk Celah ini pamong sudah menjalankan beberapa strategi dan sudah menyiapkan strategi-strategi lainnya yang targetnya adalah mendapatkan 3,2M.
Pada hari Senin 23 Oktober 2017, rencananya pamong insyaallah akan menemui Camat Jati Agung dan Bupati Lampung Selatan Bapak Zainuddin Hasan untuk "curhat" sekaligus menyampaikan Surat Permohonan bantuan solusi mengenai proses ganti rugi Lapangan yang tak kunjung selesai, lalu keesokan harinya insyaallah akan menemui Gubernur Lampung Bapak M.Ridho Ficardo dengan agenda yang sama.
RT (Pamong) adalah pemerintahan terkecil dalam sebuah wilayah, dan sudah menjadi jalurnya untuk mengadu ke tingkat yang lebih tinggi jika permasalahan di bawah tak kunjung selesai, lebih-lebih kasus ini bisa berpotensi terjadinya konflik sosial, karena isu yang berkembang di Masyarakat ada "slentingan", jika Jatisari tidak mendapatkan Lapangannya kembali maka akan ada kerusuhan.
Walaupun ini hanya sekedar isu tetapi Pamong Jatisari menanggapinya dengan serius dan selalu melakukan tindakan preventive supaya isu tersebut dapat diredam, sehingga Jatisari terjaga kesetabilitas keamanannya.
Para Pamong juga berharap agar pemerintahan Kecamatan, Kabupaten, Provinsi ikut serius mencarikan solusi dari permasalahan ini, apalagi Bapak Gubernur sudah menginstruksikan kepada warganya jika ada indikasi konflik sosial agar segera melapor supaya bisa segera dicarikan solusinya.
Perlu diketahui, tahun ini propinsi Lampung mendapatkan penghargaan dari Menteri Dalam Negeri sebagai propinsi terbaik dalam penanganan Konflik Sosial. https://www.lampungekspres-plus.com/2017/03/16/lampung-juara-tangani-konflik-sosial/ ( https://lampungpro.com/post/7843/cegah-konflik-sosial-gubernur-ridho-minta-perkuat-deteksi-dini )
